Home » Gresik » Pendidikan Gresik » Pungli di Sekolah Gresik, Pemkab Tak Berkutik DPRD Cuma Bisa Geram
pungli gresik

Pungli di Sekolah Gresik, Pemkab Tak Berkutik DPRD Cuma Bisa Geram

Pungli di Sekolah Gresik, Pemkab Tak Berkutik DPRD Cuma Bisa Geram. Bertahun-tahun selalu terjadi kasus pungutan liar yang terjadi di sekolah Gresik. DPRD Gresik ikut geram dengan banyaknya dugaan pungutan liar (Pungli) dan biaya sekolah yang membebani wali murid.

Dikutip dari laman Surya Online, Dewan juga mendukung bagi wali murid yang kritis menyampaikan keberatan terhadap pungli di sekolah.

Muntarifi, Ketua Komisi DPRD Gresik menegaskan bahwa pembelian perlengkapan sekolah boleh dibeli di koperasi sekolah dan boleh dibeli di tempat umum.

“Sekolah tidak boleh memaksa wali murid untuk membeli perlengkapan di sekolah,” kata politis PPP DPRD Gresik ini.

Muntarifi asal daerah pemilihan Pulau Bawean juga menegaskan bahwa untuk sanksi kepada sekolah yang melakukan pungutan liar yaitu pertama diberi sanksi administrasi, kedua sanksi mutasi, ketiga sanksi pemberhentian tugas.

“Itu jika berulang-ulang dilakukan di satu tempat. Tapi kita pantau kepala sekolah tersebut yang melakukan pungli,” katanya.

Dengan banyaknya pungutan dan model iuran yang membebani kepada wali murid maka Muntarifi meminta kepada Dinas Pendidikan (Dindik) agar memperketat pengajuan rancana anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS).

Baca:  Lomba Lawak di SMA SG

“Kami telah koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memperketat pengajuan RAPBS dari sekolah-sekolah. Selama ini RAPBS hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal setiap tahun anggaran sekolah berubah,” imbuhnya.

Pengetatan RAPBS tersebut supaya Dindik tahu berapa besar iuran yang akan dibebankan kepada wali murid. Misalnya, di RAPBS ada rencana pembangunan gedung, rencana study banding, rencana membeli rasana sekolah.

“Ini yang harus diawasi Diknas. Kalau bisa dalam RAPBS itu kalau tidak sesuai tidak perlu disetujui. Diceret saja. Dan bila ada penggelembungan anggaran ya dikepras saja sampai 40 persen. Tapi jika realitasnya membutuhkan anggaran dalam RAPBS sudah sesuai 100 persen ya silahkan disetujui,” katanya.

Sebelumnya, saat hearing Komisi D dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik terkait pungli di SDN Karangkering, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Baca:  Mengunjungi Desa Pendidikan di Kabupaten Gresik

Hearing diikuti Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Gresik Nur Iman. Selain itu, juga ada Kepala Sekolah SDN Karangkering Qubba’atul Mu’arofah, Ketua Komite Safari serta Wali Murid Kelas III M Chamim.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi D Muntarifi, mempersilakan Chamim selaku pihak wali murid yang pertama mengunggah ke media sosial untuk memberikan kronologis.

Chamim menjelaskan, mulanya dirinya curiga dengan potongan tabungan anaknya. Saat anaknya kelas II tabungannya mencapai Rp4 juta. Kemudian, dirinya menanyakan kepada wali kelas terkait kemungkinan tanggungan anaknya, hingga tabungannya berkurang.

“Tabungan kelas satu maupun kelas dua sudah dipotong dan lunas. Tapi kenapa saat kelas III muncul lagi potongan pada tabungan untuk uang gedung. Karena merasa janggal, kami akhirnya memunculkan persoalan ke medsos,” ujarnya, Selasa (7/06/2016).

Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SDN Karangkering Qubba’atul Mu’arofah mengaku awalnya memang mengetahui ada tarikan tersebut yang dilakukan sebelum dirinya menjabat kepala sekolah.

“Kami benar-benar tidak tahu jika ada tarikan tersebut. Kami baru mengetahui setelah kasus tersebut mencul di permukaan, ” tuturnya.

Baca:  Anggaran UN 2013 Kabupaten Gresik Mencapai Rp. 800 Juta

Sementara itu, Ketua Komite SDN Karangkering Safari mengatakan tarikan uang gedung ini untuk pembangunan musala. Sedangkan tarikan uang les ini memang permintaan wali murid sendiri. “Kalau memang menjadi masalah seperti ini, saya akan hentikan semua tarikan tersebut,” kata dia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi D DPRD Gresik Tri Purwito mengatakan tidak mungkin kepala sekolah tidak tahu. Sebab, seluruh kebijakan sekolah seharusnya mendapatkan persetujuan kepsek. “Tidak mungkin tidak tahu, berarti tidak ada pengawasan dari kepala sekolah, ” ungkapnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi D DPRD Gresik Muntarifi memilih menghentikan kasus ini tanpa ada sanksi. “Kami minta agar seluruh tarikan yang masih berlangsung agar dihentikan, ” pungkasnya.

Kasus Pungli di Sekolah memang terjadi hampir tiap tahun , namun sanksi yang di gembar-gemborkan masih ongkosong dan janji politik belaka.

Surya | Tribunnews | BeritaJatim

Suarakan Pendapatmu

comments

2 comments

  1. seharusnya masalah pungutan coal uang di sekolah2 yg tidak seharusnya itu,, diberikan teguran sekeras kerasnya sampai langsung tidak mengulanginya lagi dan lagi…..coalnya masalah uang yg sulit dicari bagi orang miskin itu akan berdampak besar secara lahir dan bathinnya si miskin…mohon di garis bawahi dan langsung ditindaki…by: orang miskin

  2. semoga pihak yg berkait membaca dan merenungkannya,,masalah pendidikan yg tambah tahun tambah mahal bagi si pencari uang… mudah2 an menjadi pembahasan utama di intansinya…klo tidak digaris bawahi bagaimana nanti nasib masa sekolah dan pendidikan anakqu dan anak2 si miskin besok…mohon maaf jika kata2 tidak berkenan,,krn cuma ini curahan harapan dan usaha si miskin untuk berhadapan dengan pihak2 yg lebih besar dan kuat dunianya…mohon maaf sekali lagi salam mualaikum wr wb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *