Pendidikan Gresik

Pungli Sekolah Marak di Gresik, DPRD Gresik Panen Aduan

Pungli Sekolah Marak di Gresik, DPRD Gresik Panen Aduan. Penerimaan siswa baru mulai dilaksanakan pekan ini. Bersamaan dengan itu, sejumlah pengaduan terkait pungutan sekolah mulai marak. Di SDN 3 Sidokumpul, Kecamatan Gresik Komisi D mendapat laporan pungli sebesar Rp 25.000 per wali murid. Dalihnya pungutan untuk pembangunan musala.

Sementara di SMPN 1 Kebomas pungutan  Rp 800.000 untuk membangun laboratorium Bahasa Inggris dan Lab Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Ketua Komisi D Chumaidi Maun menyimpulkan seluruh tarikan tidak didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan disetujui Pemkab Gresik melalui Peraturan Bupati (Perbup).

“Sebab seluruh pembangunan fasilitas sekolah sudah dibiayai negara. Dan jika ingin melakukan pungutan harus seizin Diknas dan Bupati,” kata Chumaidi Maun.

Baca:  Pelajar SMAN 1 Wringinanom Teliti Kali Surabaya

Di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sidokumpul, pihak sekolah mengaku membutuhkan dana dari wali murid untuk membangun mushala dan mengadakan bazar. Kasek SDN Sidokumpul 3 Fathoni menyebutkan, pihaknya memang menggelar bazar. Tujuannya untuk mempererat hubungan wali murid.

Hal senada diakui Ketua Komite SDN 3 Sidokumpul, Sutrisno. Menurutnya, sekolah melakukan pungutan karena terpaksa. “Kami malu melihat kondisi musala jelek. Sehingga kami memutuskan untuk menarik iuran pembangunan musala Rp 20.000 persiswa,” kata Sutrisno.

Sementara Kepala SMPN 1 Kebomas, Bisri menjelaskan, pihaknya sangat membutuhkan dana dari siswa. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan laboratorium Bahasa Inggris dan laboratorium komputer. “Sekolah sangat membutuhkan lab bahas dan lab TIK. Kami gandeng komite dan menyepakati untuk menarik pungutan Rp 800.000 persiswa. Jika terkumpul dana tersebut harusnya kami terima Rp 210 juta, namun sampai
hari ini baru diterima Rp 12 juta,” kata Bisri.

Baca:  Instruksi Sambari Tidak Digubris, Wibawa Bupati Gresik Diuji

Secara kelembagaan, sekolah negeri sudah banyak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana perbaikan gedung. “Kami akan evaluasi anggaran Diknas yang diberikan ke lembaga pendidikan negeri. Sebab ini masalah pendidikan. Surabaya saja bisa gratis, masak Gresik tidak bisa membasmi pungli,” pungkas Chumaidi. (fir/rtn/ris/Sumber: Koran Radar Gresik)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

2 Comments

  1. di SDN Petrokimia juga terjadi hal serupa. Tarikan tersebut dengan dalih DANA BOS tidak mencukupi. Akhirnya melakukan tarikan berupa SPP yang disamarkan namanya dengan istilah DONATUR. Kenapa saya bilang SPP terselubung karena nilainya Fix/Tetap perbulannya/siswa. Tahun Pertama kami dikenakan Rp.100.000/bln. Tahun kedua Rp.85.000/bln dgn alasan dana BOS naik makanya agak turun. RSBI sdh dihapuskan tetep aja ngotot program dijalankan. Mohon kepada Dinas Pendidikan Kab. Gresik utk segera melakukan sidak dan audit kepada SDN Petrokimia Gresik. Kami Wali Murid SANGAT KECEWA.

  2. Mohon kpd dinas terkait di SDN1 SIDOMORO juga diduga ada pungutan ats nama sodaqoh untk pembngunan kolam ikan,tmpt parkir,dan ruang tunggu.sebsr 600 rb(kls 1= 105)kami wali murid merasa amt keberatan tapi takut sikap diskriminasi phk sklh, mhon bpk wakil rakyat komisi D untuk menindak lanjuti dugaan uang pungutan buat kami tidak menunjang mutu belajar. Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman