Uncategorized

Ratusan Warga Terancam Kehilangan Pekerjaan.

Penambang Tradisional terancam kehilangan pekerjaanRatusan Warga Terancam Kehilangan Pekerjaan. Itulah yang saat ini dirasakan para penambang tradisional yang ada di Dusun Tuwiwiyan dan Dusun Tawun, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bagaimana tidak, kebanyakan warga yang sudah puluhan tahun menjalan aktivitas di sejumlah titik sumur peninggalan Belanda, terancam kehilangan mata pencaharian menjelang rencana pengambilalihan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah.

Merujuk Pasal 33 UUD 1945, dimana point keempat berbunyi; bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan sangat dimaklumi apabila pemerintah, melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencoba untuk kembali menghidupkan sumur-sumur tua peninggalan pemerintah kolonial untuk mendongkrak produksi Migas.  Targetnya untuk pemenuhan kebutuhan migas nasional.

 

Alasan tersebut sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang ada, tak terkecuali sejumlah sumur tua yang ada dibeberapa tempat di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, maupun Blora. Apalagi ketika dihadapkan pada tantangan kebutuhan yang semakin mendesak, maupun upaya untuk mengurangi import Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

 

Masyarakat, dalam hal ini para penambang tradisional, sendiri juga sudah sangat memahami mengenai aturan-aturan ini. Bagaimanapun para penambang sangat tahu sumber daya alam yang saat ini dimanfaatkan oleh warga, merupakan aset dari negara yang harus dijaga.

 

Baca:  Siswa SMA Frateran Surabaya Diperiksa Polisi Terkait Bocoran UN

Meski begitu, ini bukanlah satu alasan kalau pemerintah, melalui SKK Migas ataupun pihak yang ditunjuk mengabaikan kebutuhan rakyat. Terlebih ketika langsung melakukan pengelolaan aset negara tersebut tanpa memikirkan dampak dari masyarakat yang selama ini telah dahulu memanfaatkannya.

 

Kemudian apa yang menyebabkan warga resah, sampai memunculkan gerakan-gerakan sebagai reaksi protes atas apa yang dilakukan pemerintah? Satu jawaban dari beberapa jawaban yang didapat, yaitu warga merasa memiliki sumur-sumur tersebut. Terkait rasa memiliki ini, ada beberapa alasan yang pernah diungkapkan warga ketika penulis melakukan reportase di sejumlah sumur tua yang ada di Kabupaten Tuban.

 

Alasan pertama, sumur-sumur tua, baik itu peninggalan Belanda ataupun beberapa sumur yang dibor oleh pemerintah dalam keadaan rusak, ketika ditinggalkan. Melihat ini warga kemudian melakukan perawatan seadanya dengan cara berkelompok. Hingga kemudian sumur tersebut kembali bisa dimanfaatkan.

 

Berapa biaya yang diperlukan? Tentunya tidak sedikit. Untuk menyiasati ini, warga mengumpulkan beberapa investor (ala masyarakat), terdiri dari orang-orang kaya di desa tersebut supaya mau meminjamkan modal supaya mereka bisa menambang, meskipun dengan peralatan yang sederhana.

 

Merawat sumur rusak, hingga bisa dimanfaatkan kembali tentu bukan pekerjaan mudah. Penambang harus mengeluarkan aneka benda yang menyumbat mulut sumur, seperti besi, batu, ataupun sampah lain yang sengaja atau tidak, masuk ke dalam sumur hingga kedalaman tertentu.

 

Pekerjaan ini tentu menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Wajar ketika penambang merasa sayang apabila mereka tidak bisa mengelola kembali sumber daya alam yang ada. Meski mereka sendiri sadar kalau sumber daya alam yang ada di tempat tersebut sepenuhnya milik negara.

Baca:  LP Maarif NU Se-Jatim Konsolidasi Bahas Kurikulum

 

Alasan kedua, adanya pembiaran yang terlalu lama dari pemerintah menangani dan menghidupkan keberadaan sumur tua. Berimbas pula pada semakin terbiasanya warga dalam melakukan pengelolaan. Hal ini menjadikan mereka sangat tergantung pada hasil tambang emas hitam.

 

Wajar, ketika mereka kemudian lupa untuk berusaha dan bekerja pada sektor lain. Terlebih semakin terbatasnya lapangan pekerjaan. Sementara sektor pertanian tidak bisa diandalkan, karena rata-rata letak geografis sumur tua berada di lahan kurang subur, dan hanya mengandalkan irigasinya dari tadah hujan.

 

Alasan ketiga, mencengangkan! Bagaimana tidak, karena pertambangan minyak mentah secara tradisional melibatkan banyak pihak. Diantaranya banyak penambang yang harus memberi sejumlah setoran pada sejumlah “oknum” keamanan ataupun kepemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ada yang menyebut sampai pusat.

 

Realita tersebut seperti lingkaran syetan. Mereka saling menguntungkan, saling ketergantungan, dan saling memanfaatkan. Sekalipun pada lingkaran terluar rakyat pula yang menjadi korban yang selalu dikambinghitamkan.

 

Entah siapa saja yang terlibat dalam bisnis yang kata pemerintah “ilegal” ini. Yang jelas, siapapun yang bermain, rakyat kelas bawah tetap menjadi pihak yang kurang beruntung. Mereka hanya menjadi buruh pada pertambangan tradisional. Meski begitu, kata mereka, hal ini lebih baik daripada tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Baca:  Gubernur Jatim Diminta Berlakukan Upah Minimum Sektoral

 

Kalau boleh mengatakan, menjadi PR bersama bagi pemerintah ataupun pihak yang ditunjuk (KKKS dan KSO/BUMD/KUD) untuk memikirkan dengan matang tentang solusi bagi penambang tradisional. Karena secara filosofis keberadaan sumur tua selain sebagai penunjang produksi, juga dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Migas di daerah masing-masing, tentunya melalui mekanisme dan regulasi yang ada. Selain itu keberadaan sumur tua juga diharapkan membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Saya percaya, baik pihak yang akan mengelola maupun pemerintah, pasti tidak akan melakukan pembiaran dan menutup mata mengenai nasib para penambang. Tapi pertanyaannya, apakah solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Atau bahkan hanya sekedar program-program buta yang dipaksakan? Atau alih profesi yang tidak dibarengi dengan konsep pemberdayaan, dan mengutamakan pengentasan kemiskinan, pembangunan karakter kemandirian, hingga pada azas yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing desa.

Alih profesi, program pemberdayaan, atau solusi lain boleh dilakukan. Tapi jangan kita lupakan. Dalam masa peralihan itu apa yang akan diberikan? Bagaimanapun mereka adalah warga yang akan terdampak secara langsung apabila eksploitasi dilakukan. Bukan pemerintah, bukan petugas keamanan, bukan jurnalis, bukan aktivis, bukan petinggi perusahaan, bukan akademisi, bukan politisi, bukan wakil rakyat, dan bukan warga lain yang ada di luar desa mereka. Tapi mereka yang terdampak. Selain itu. Tidak…!

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman