Media Watch

RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Kapitalis, Hak Publik Dikebiri

RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Kapitalis, Hak Publik Dikebiri. Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) Ade Armando menilai rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak menjalankan kepentingan masyarakat.

“Draf itu mencerminkan bahwa para perancangnya pantas dicurigai bahwa mereka menjalankan kepentingan para pemodal, bukan menjalankan kepentingan masyarakat,” kata Ade di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Ade menyebutkan bahwa penyusunan rancangan UU Penyiaran telah lama dilakukan. Perumusannya terjadi sejak tahun 2013.

“Saya terlibat pada 2013. Waktu itu produknya bagus dan DPR apresiatif dengan masukan yang bersifat pro demokrasi,” ucap Ade.

Ade merasa tenang dengan rancangan awal UU Penyiaran. Namun, ia terkejut dengan rancangan baru tertanggal 2 Februari 2016. Ade mencurigai adanya “transaksi” di Komisi I DPR.

Baca:  Kisah Suram Bapak Pers Indonesia, Tirto Adhi Soerjo

“Memang tidak bisa dikatakan kalau semua Komisi I seperti itu. Artinya ada sesuatu yang kami curigai berlangsung di Komisi I,” ujar Ade.

“Apakah pergantian Ketua Komisi I ada hubungannya dengan kecurigaan ini, mungkin saja,” ujar Ade.

Ade mengajak publik untuk ikut mengawasi jalannya rancangan UU Penyiaran. Dengan demikiaan, masyarakat dapat ikut memberi masukan dan menjamin haknya terpenuhi.

Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai porsi iklan yang lebih besar dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak rasional.

Pasal 150 draf RUU Penyiaaran menyebutkan bahwa waktu siaran iklan spot paling tinggi 40 persen dari setiap waktu tayang program.

“Tidak rasional. Coba bayangkan, 40 persen berarti 24 menit dari tayangan satu jam. Itu hanya commercial break, belum lagi addlips. Apa mau bikin tivi belanja,” kata Heychael dalam diskusi di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Baca:  Prosentase Anak SD Pengakses dan Download Video Porno Naik

Heychael menyebut, tidak ada pengaturan program siar yang mendapat porsi iklan. Menurut dia, iklan bisa masuk ke semua jenis program siar.

Heychael berpendapat, dengan porsi iklan seperti itu, Indonesia mengalami kemunduran.

“Sementara negara lain sudah progress. Swedia melarang tayangan iklan bagi acara anak karena mengenalkan perilaku konsumtif. Kita malah buat pengaturan mendorong iklan,” ucap salah satu anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) itu.

Heychael menegaskan tidak menolak adanya iklan. Menurut dia, televisi tetap memerlukan iklan agar kegiatan operasional tetap berjalan.

“Tapi yang wajar saja, yang tidak ganggu kenyamanan tapi televisi tetap hidup,” ucapnya.

Sumber: kompas

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman