Home » Media Watch » RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Kapitalis, Hak Publik Dikebiri

RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Kapitalis, Hak Publik Dikebiri

RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Kapitalis, Hak Publik Dikebiri. Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) Ade Armando menilai rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak menjalankan kepentingan masyarakat.

“Draf itu mencerminkan bahwa para perancangnya pantas dicurigai bahwa mereka menjalankan kepentingan para pemodal, bukan menjalankan kepentingan masyarakat,” kata Ade di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Ade menyebutkan bahwa penyusunan rancangan UU Penyiaran telah lama dilakukan. Perumusannya terjadi sejak tahun 2013.

“Saya terlibat pada 2013. Waktu itu produknya bagus dan DPR apresiatif dengan masukan yang bersifat pro demokrasi,” ucap Ade.

Ade merasa tenang dengan rancangan awal UU Penyiaran. Namun, ia terkejut dengan rancangan baru tertanggal 2 Februari 2016. Ade mencurigai adanya “transaksi” di Komisi I DPR.

Baca:  Serikat Pekerja Media, Kekerasan Simbolik, dan Prospek Masa Depan

“Memang tidak bisa dikatakan kalau semua Komisi I seperti itu. Artinya ada sesuatu yang kami curigai berlangsung di Komisi I,” ujar Ade.

“Apakah pergantian Ketua Komisi I ada hubungannya dengan kecurigaan ini, mungkin saja,” ujar Ade.

Ade mengajak publik untuk ikut mengawasi jalannya rancangan UU Penyiaran. Dengan demikiaan, masyarakat dapat ikut memberi masukan dan menjamin haknya terpenuhi.

Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai porsi iklan yang lebih besar dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak rasional.

Pasal 150 draf RUU Penyiaaran menyebutkan bahwa waktu siaran iklan spot paling tinggi 40 persen dari setiap waktu tayang program.

“Tidak rasional. Coba bayangkan, 40 persen berarti 24 menit dari tayangan satu jam. Itu hanya commercial break, belum lagi addlips. Apa mau bikin tivi belanja,” kata Heychael dalam diskusi di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Baca:  Ford Hengkang Dari Indonesia, Harga Mobil Ford Terjun Bebas

Heychael menyebut, tidak ada pengaturan program siar yang mendapat porsi iklan. Menurut dia, iklan bisa masuk ke semua jenis program siar.

Heychael berpendapat, dengan porsi iklan seperti itu, Indonesia mengalami kemunduran.

“Sementara negara lain sudah progress. Swedia melarang tayangan iklan bagi acara anak karena mengenalkan perilaku konsumtif. Kita malah buat pengaturan mendorong iklan,” ucap salah satu anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) itu.

Heychael menegaskan tidak menolak adanya iklan. Menurut dia, televisi tetap memerlukan iklan agar kegiatan operasional tetap berjalan.

“Tapi yang wajar saja, yang tidak ganggu kenyamanan tapi televisi tetap hidup,” ucapnya.

Sumber: kompas

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *