Home » Gresik » Peristiwa » Sambari Dibidik KPK, DPD Golkar Jatim Tidak Akan Membela
sambari bupati gresik

Sambari Dibidik KPK, DPD Golkar Jatim Tidak Akan Membela

Sambari Dibidik KPK, DPD Golkar Jatim Tidak Akan Membela. DPD Partai Golkar Jatim tidak akan melakukan pembelaan terhadap kadernya yang saat ini menjabat Bupati Gresik, Sambari yang jadi bidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau memang benar akan kami lakukan pembelaan namun kalau benar melakukan pelanggaran tidak akan dibela. Kami serahkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku,” ungkap Ketua DPD Golkar Jatim Eddy Kuntadi saat ditemui di DPD Golkar Jatim, Senin (20/10). 

Edy Kuntadi menjelaskan meski mempersilakan aparat penegak hukum agar memproses hukum kadernya, namun Golkar Jatim tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Utamakan praduga tak bersalah tetap kami jaga,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengungkapkan ada beberapa temuan kejanggalan di kabupaten Gresik. Yakni, masih terdapat program atau kegiatan pada APBD, yang tidak melalui dokumen perencanaan. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), alokasi belanja modal dan alokasi anggaran pendidikan dan pengelolaan dana hibah masih belum baik. Khusus dana hibah, Zulkarnaen mencurigai tidak sampai ke tempat sasaran. “Ini yang menjadi perhatian kami,” kata Zulkarnaen saat berada di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (14/10) kemarin.

Tak hanya itu, lanjut Zulkarnaen, KPK juga melihat penanganan tunggakan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Gresik. “Ini yang saat ini kami periksa,” kata mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim ini. Sayangnya, Zulkarnaen tidak menjelaskan secara rinci mengenai kasus di Gresik yang diselidiki KPK.

Mengenai PBB ini, Bupati Sambari pernah mengeluarkan kebijakan memberikan restitusi atau kompensasi berupa penghapusan kepada masyarakat perkotaan dan pedesaan bagi yang mempunyai tunggakan PBB di atas 5 tahun. Penghapusan pajak ini mengacu pada Perda No 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Peraturan Bupati No 35 tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Selain itu, Bupati Sambari saat ini sedang mengerjakan proyek prestisius, yakni Stadion Bukti Lengis yang menyedot APBD Gresik hingga Rp 230 miliar. Proyek ini sempat diprotes warga, karena hanya hambur-hamburkan uang rakyat. Selain itu, proyek ini juga dipertanyakan soal Feasibility Study (FS)-nya.

Sementara dalam acara “Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi” di Gedung Grahadi Surabaya, Zulkarnaen mengungkapkan setidaknya ada tiga daerah di provinsi timur Pulau Jawa ini yang menjadi incaran KPK, yakni Surabaya, Gresik dan Sidoarjo. Di kota Surabaya, KPK sedang menyelidiki kasus tanah atau aset daerah yang dikuasai pihak swasta. 

Untuk itu, masih kata Zulkarnain, KPK mendorong partisipasi masyarakat untuk memberi masukan dan mengawal implementasi rencana aksi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat, seperti Corporate Social Organization (CSO), akademisi, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan apresiasi pada KPK yang lebih mengedepankan pencegahan korupsi dibandikan dengan penindakan. “Mencegah korupsi di lingkungan pemerintah lebih baik dari pada menunggu terjadinya korupsi. Apabila hal itu masih terjadi baru dilakukan penindakan,” ujar Soekarwo.

Dikatakan, dampak dari tindak korupsi sangat besar, selain merugikan Negara cukup besar, juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan agar tindakan korupsi tidak terjadi pperlu dilakukan pencegahan terlebih dahulu, yang salah satunya dengan mengadakan kegiatan Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). “Apabila pencegahan dilakukan terlebih dahulu maka kerugian akan terminimalisir dari pada dilakukan penindakan setelahnya,“ tutur Pakde Karwo sapaan akrabnya. (skalanews/sbypagi)

Baca:  Polres Gresik Melakukan Tes Urine Kepada Seluruh Jajarannya

Suarakan Pendapatmu

comments

2 comments

  1. semoga cepat diproses ini orang, sudah merugikan banyak orang sekali terutama bagi masyarakat gresik sendiri

  2. tidak hanya stadion bukit lengis ,proyek bendung gerak sembayat pun banyak aroma korupsi,mulai proses pembebasan lahan yang mulai ukuran tanah banyak yang kurang,harga yang tidak merata karna di beli oleh maklar tanah yang sangat merugikan bagi para petani yang lahannya terkena proyek bgs,semoga cepat di proses manusia satu ini,karna bnyak merugikan masyarakt gresik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *