Home » Uncategorized » Siswa Hamil Boleh Ikut Unas 2013 Sesuai Prosedur
siswa hamil

Siswa Hamil Boleh Ikut Unas 2013 Sesuai Prosedur

siswa hamilSiswa Hamil Boleh Ikut Unas 2013 Sesuai Prosedur Unas . Perdebatan terkait boleh tidaknya siswa hamil mengikuti Ujian Nasional (Unas) tampaknya bakal tak terjadi lagi. Ini terjadi karena sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Unas 2013, tidak ada hal yang mengatur tentang boleh atau tidaknya siswa hamil mengikuti Unas.

Kondisi ini, memang seringkali bertentangan dengan aturan norma di sekolah. Namun, karena tidak ada POS, maka siswa hamil ini tak masalah ikut Unas. “POS memang tidak mengatur tentang siswa hamil,” kata Kadispendik Jatim Harun usai Sosialisasi UNas Tahun Ajaran 2013 di kantor Dispendik Jatim, kemarin.

Walaupun begitu, kata Harun, dia meminta agar masalah siswa hamil ini mendapat perhatian serius. Sebab, bagaimana pun pihak sekolah dan Dispendik kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengatur peserta siswa hamil ini. ‘’Nanti juga tergantung seperti apa norma dari sekolahnya juga. Sekolah bisa punya aturan sendiri,” terangnya.

Bagaimana pun, kata Harun, dalam masalah ini, dia mengharapkan sekolah mengedepankan moral sebagai upaya memperkokoh generasi bangsa. “Kami serahkan ke sekolah dan dinas di daerah, kalau dibolehkan ya tidak masalah. Tapi pertimbangan norma jangan dilupakan,” kata Harun.

Baca:  Kecelakaan Mobil Pemudik Tewaskan 2 Orang

Untuk tahun ini, kata Harun, Unas di jenjang SMA menggunakan 20 paket soal. Jadi, siapapun pesertanya tetap memakai 20 paket soal dan lembar jawaban dalam satu paket. Artinya, Unas kali ini akan dijadikan satu antara soal dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN).

Walau begitu, yang harus mendapat perhatian besar adalah dalam hal pengawasan dari percetakan, distribusi dari percetakan ke kepolisian dan kepolisian ke sekolah. “Ini tahapan yang paling rawan, kita harus memantau kondisi ini,” ungkap Harun.

Baca:  Gizi Buruk di Gresik Capai 79 Kasus dalam Lima Bulan

Khusus siswa hamil, lanjut dia, sepanjang norma sekolah dan dinas melarang siswa hamil mengikuti Unas, maka siapa pun harus mengikuti. Meski pada akhirnya sekolah dan dinas mengizinkan siswa hamil mengikuti Unas, Harun menyarankan agar ujiannya dipisah dengan siswa lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi moral kepada mereka. “Ya, tidak bisa disamakan,” katanya.

Agar hal ini tidak mendapat perlawanan dari pihak siswa maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), Harun meminta agar sekolah dan dinas mengajak dialog bersama sebelum memberlakukan ketentuan tersebut. Ketentuan yang sama juga akan diberlakukan untuk siswa-siswa yang kini terjerat kasus pidana baik yang ditahan maupun tidak.

Harun menyerahkan keputusan bisa tidaknya mereka mengikuti ujian kepada sekolah dan dinas pendidikan setempat. “Sepanjang tidak ada ketetapan hukum. Dilihat norma-norma sekolahnya dulu. Kalau tidak diatur ya bisa ikut ujian, tapi kalau dilarang ya tidak bisa ikut,” katanya. Sementara itu, perwakilan dari Polda Jatim Kombes Pol Puji Astutik mengaku sudah mengajak bicara LSM. Ia menegaskan kalau kepolisian akan memantau kondisi siswa sebelum ujian dilakukan. “Kita jelas membantu mensukseskan Unas,” katanya.

Baca:  Jatim Fair 2012 Akan Diikuti Ratusan Perusahaan

Penyuluhan tentang trafficking juga dilakukan, agar saat ujian siswa tidak dalam keadaan hamil. Sebab, jika siswa hamil mengikuti ujian akan menimbulkan gejolak dikalangan masyarakat. Namun, untuk berjalan lebih jauh, kepolisian menunggu hasil rapat terakhir dengan Dispendik. “Kita tunggu rapat terakhir saja, kita sudah siap kok,” terang mantan Humas Polda Jatim ini.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainuddin Maliki mendukung siswa hamil mengikuti Unas. Karena dalam POS yang dibuat pemerintah tidak ada aturan yang jelas dan tegas. “Tidak ada aturan, ya harus ikut lah,” katanya. Disinggung bertentangan dengan aturan norma sekolah, Zanuddin menegaskan larangan itu hanya berlaku pada ujian sekolah, bukan Unas. “Aturan aja tidak ada, masak mau melarang,” ungkapnya. (nin/het/radarsby.com/jpnn.com)

Suarakan Pendapatmu

comments

2 comments

  1. Makanya pemerintah harus jelas dulu, ada batasan minimal nikah enggak tiap2 warga negara indonesia….

    kalo memang ada aturan tersebut, maka dipidanakan aja dulu… baru boleh ikut ujian…,

    kalo memang aturan tersebut engga ada ya diminta aja mengikuti ujian paket C bila siswa tersebut belum bisa menunjukan surat nikah,

    bila bisa menunjukan surat nikah maka diperbolehkan mengikuti ujian UN/ ujian UN susulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *