Home » Nasional » TNI dan Polri Siap Hadang Demo 2 Desember, Aktor Politik Sudah Dilacak

TNI dan Polri Siap Hadang Demo 2 Desember, Aktor Politik Sudah Dilacak

TNI dan Polri Siap Hadang Demo 2 Desember, Aktor Politik Sudah Dilacak. Presiden Jokowi menyebut adanya aktor-aktor politik yang menunggangi aksi demonstrasi. Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebut ada agenda gelap untuk makar di demo 2 Desember. Agenda makar ini diseting oleh aktor politik?

demo-2-desember

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya mengatakan aksi demo 2 Desember yang diawali Salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin, dilarang. Pelarangan dilakukan untuk menjaga ketertiban umum. Namun apabila demo dilakukan di tempat yang telah ditetapkan yakni di Taman Pandang, Monas, masih diperbolehkan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan sendiri menegaskan, pihaknya akan mengamati siapa tokoh politik yang turun di demo 212 nanti.

“Kalau itu nanti lihat di lapangan,” ujar Irjen Pol M Iriawan dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Hal itu diungkapkan Iriawan usai melakukan teleconference bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dalam jumpa pers ini, Kapolda didampingi oleh Pangdam Jaya Mayejen TNI Teddy Lhaksmana, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmaratitim) Laksamana Muda TNI Darwanto, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna, dan Panglima Koarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Iriawan menegaskan, apabila upaya makar itu benar-benar terjadi, maka pihaknya bersama TNI akan merapatkan barisan untuk mengawal penuh aksi tersebut.

“Kami, TNI-Polri akan jihad apabila ada yang menganggu NKRI, mengganggu pemerintah yang sah. Panglima TNI dan Kapolri sudah komitmen, kami siap laksanakan perintah,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait demo 4 November lalu ada beberapa tokoh politik yang kontradiktif dalam aksi tersebut. Namun, mengapa polisi tidak melakukan penindakan? “Nanti pada waktunya,” jawab Kapolda singkat.

 

MUI Sebut Demo 2 Desember banyak Mudharatnya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk tidak melakukan aksi demo pada Jumat, 2 Desember 2016 mendatang terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). MUI meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara-cara lain yang lebih positif.

Baca:  Direktur Freeport Indonesia Mengundurkan Diri

“MUI mengimbau kepada masyarakat untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi demo tanggal 2 Desember, karena menurut pendapat MUI melakukan demo itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Wakil Ketua MUI Pusat Zainut Tauhid saat dihubungi detikcom lewat telepon, Senin (21/11/2016).

Zainut mengatakan, MUI menyarankan agar penyampaian aspirasi atau pun tuntutan bisa dilakukan lewat saluran demokrasi lainnya. Misalnya saja bisa lewat pendekatan lobi, musyawarah dengan para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif.

Selain itu, lanjut Zainut, penyampaian aspirasi atau tuntutan bisa juga melalui pers dan media komunikasi lainnya. “Saya kira itu akan lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

MUI sebelumnya telah meminta agar umat Islam fokus saja mengawal proses hukum kasus Ahok. MUI meminta agar masyarakat menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Polri terhadap Ahok.

“Proses hukum masalah ini masih cukup panjang sehingga dibutuhkan kesabaran, kekuatan dan kesungguhan. Sehingga keputusan hakim di pengadilan nanti benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,” ujar Zainut dalam wawancara dengan detikcom, Rabu (16/11) lalu.

Isu Makar di Demo 2 Desember

Kapolri Jenderal Tito Karnavian siang tadi melakukan jumpa pers bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Tito tegas melarang aksi demo 2 Desember agar ketertiban umum tidak terganggu.

Tito mengatakan, Polri juga mencium adanya agenda makar dalam rencana demo 2 Desember yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ini. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus Ahok untuk menggulingkan pemerintah.

Ditanya soal isu makar ini, Zainut belum mau merespons. MUI akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk kemudian memberi respons. Rencananya MUI akan menggelar jumpa pers dalam waktu dekat.

Baca:  Direktur Utama Semen Indonesia Meninggal Dunia

“Insya Allah besok (Selasa, 22 November 2016),” ujarnya. Lantas, bagaimana jika umat Islam tidak mengindahkan imbauan MUI untuk tidak berdemo pada 2 Desember nanti?  “Itu nanti bagian yang dibahas (dalam rapat MUI-red),” ujarnya.

Sementara itu Kapolri memberikan pernyataan lengkap yang disampaikan di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, Senin (21/11/2016). Turut hadir dalam kesempatan ini Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian juga pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah antisipasi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember.

Aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik meguasai DPR. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang. Itulah perbuatan kalau bermaksud menguasai DPR maka itu melanggar hukum. Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DpR MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan . Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan.

Yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember. Ada sejumlah elemen melakukan penyebaran pers rilis. Akan ada kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Itu dalam bentuk gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak kontitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut.

Ada empat batasan dalam Undang-undang itu yang tidak boleh.
Yang pertama, tidak boleh menggannggu hak asasi orang lain, termasuk memakai jalan, kalau jalan protokol itu tidak boleh dihalangi.

Yang kedua, tidak menganggu ketertiban umum, sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang melewati jalan itu. Ibu-ibu yang melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa tergangu. Yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu. Sopir taksi, angkutan, dan lain-lain bisa terganggu. Disamping itu, juga bisa memacetkan Jakarta, karena di jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu menganggu ketertiban publik. Dalam penilaian kami kepolisian, oleh karena itu maka kami akan melarang kegiatan itu.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas.

Oleh karena itu, Kapolda Metro akan melakukan maklumat pelarangan itu dan kemudian akan diikuti kapolda-kapolda lain yang kantong -kantong massa yang mengirim akan dikeluarkan maklumat dilarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut. Dan kemudian akan dilakukan tindakan

Sekali lagi, terkait kasus ini, Kasus Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir
(hri/iy/detik)

Baca:  Apa Beda MKD DPR dengan Nikita Mirzani?

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *