Uncategorized

TPP Guru Bersertifikat Terancam di Stop

TPP Guru Bersertifikat Terancam di Stop. Para guru di Jawa Timur tampaknya bakal cemas menunggu kabar pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP). Sebab, pada tahun 2014 mendatang, TPP sebagian mereka terancam bakal dicabut. Ini terlihat dari fakta, bahwa sebagian nama guru tersebut telah tercoret dari data pokok pendidik (Dapodik) 2013 sebagai penerima TPP.

Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Jawa Timur, Ichwan Sumadi, Kamis (28/3). Ichwan mengungkapkan, bahwa berdasarkan validasi Dapodik 2013, terjadi penurunan drastis jumlah guru penerima TPP. Penurunan tersebut mencapai lebih dari 25 persen. Artinya, 30.097 dari 120.386 guru bersertifikasi bakal distop TPP-nya. ‘’Salah satu contohnya di Sidoarjo. Tahun lalu penerima TPP mencapai enam ribu guru. Nah, sekarang ada dua ribu guru bersertifikasi ini yang tidak katut dalam validasi data Dapodik. Kalau mereka tidak katut dalam Dapodik, dikhawatirkan ya tidak bisa menerima TPP lagi,” tutur Ichwan.

Baca:  Warga Sidoarjo Temukan Al quran Raksasa

Menurut Ichwan, mereka yang terganjal Dapodik ini adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan jam mengajar, 24 jam per minggu sesuai PP 74/ 2008, baik yang belum memenuhi 24 jam tersebut, maupun yang telah mengajar 24 jam namun tidak linier dengan sertifikat pendidiknya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, kata Ichwan, tidak mudah. Sebab, banyak guru yang harus memenuhi jam mengajar itu dengan mengajar di luar sekolah induknya.

Sementara di sekolah lainnya juga mengalami masalah yang serupa misalnya, guru sekolah A kekurangan jam mengajar, lalu menambah jam mengajar di sekolah B. Sementara guru di sekolah B juga masih kekurangan jam mengajar, tapi justru harus mencari sekolah C atau sekolah lainnya lagi. ‘’Itu kan artinya gali lubang tutup lubang. Ini tidak benar, tapi pemerintah tidak mau tahu. Kemudian yang sudah mengajar 24 jam, tapi
tidak linier, kan kasihan juga kalau dicoret begitu saja,” tukas Ichwan.

Baca:  Noor Nahar Diperiksa Kejaksaan Terkait Korupsi Sepupunya

Oleh karena itu, Ichwan mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merevisi PP 74/ 2008, terkait jumlah jam mengajar tersebut, agar dapat dikonversi dengan mata pelajaran yang serumpun. ‘’Pemerintah harusnya juga memberikan kelonggaran kebijakan dengan memperbolehkan guru untuk mengkonversi kegiatan ekstrakurikuler terhitung juga menjadi jam wajib tatap muka atau jam mengajar,” tandasnya.

Ichwan juga meminta agar pemerintah mengundurkan rencana validasi dan penerapan data pokok pendidikan (Dapodik) hingga 2015 mendatang. Sebab, Ichwan menilai, situasi kondisi di lapangan belum memungkinkan. Di samping itu, masih banyak juga guru yang belum siap jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan tahun ini.(nin/het/radarsby.com/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman