Politik Gresik

Tunjangan Perumahan DPRD Gresik Harus Diusut Secara Hukum

dprd gresik sidangElemen masyarakat Gresik mendukung alokasi anggaran untuk tunjangan perumahan anggota DPRD Gresik dibawa ke meja hukum. Selain payung hukumnya masih abu-abu, anggaran ini cenderung sebagai modus untuk membesar pundi-pundi anggota dewan. “Persoalan hukum hanya bisa  diselesaikan dengan hukum, kalau payung hukumnya masih diperdebatkan lebih baik diproses secara hukum saja,” kata aktivis Forum Kota (Forkot) Gresik, Hasanudin Farid, kemarin.

Reaksi warga ini sebagai bentuk keprihatinan atas praktek bancaan APBD di lingkungan DPRD Gresik. Meski tak ada payung hukum yang jelas, toh anggota DPRD Gresik menerima kucuran dana tunjangan perumahan. Tahun sebelumnya, tunjangan perumahan ini diatur dalam peraturan bupati no 72 tahun 2011. Seharusnya ada revisi perbup untuk melaksanakan perda APBD 2012. Terlebih besaran tunjangan berbeda nilainya.

Baca:  DPRD Gresik Minta Dinkes Gresik Awasi Obat Bersubsidi

Kenyataannya Bupati Sambari Halim Radiyanto menyandra perbup dengan tidak segera mengeluarkan perbup baru. Alasannya menunggu hasil tim apresial untuk menentukan nilai tunjangan yang ideal. “Ini jelas mengandung unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain,” katanya. Sementara anggota dewan tak satu pun mau berkomentar soal dana tunjangan ini. Bahkan diantara mereka mengaku tidak tahu. Kalau pun ada yang mengetahui mereka mengaku tidak mengambil. “Ya memang ada, tapi saya tidak mengambilnya,” kata politisi PKB ini.

Menurut laki-laki berkumis ini, tunjangan itu masih belum sah penggunaannya. Ini karena ada unsur politis yang dilakukan oleh bupati.  “Seharusnya perbup itu telah keluar sejak ada perubahan nilai dari tunjangan, jangan diambangkan seperti ini,” katanya. Sebelumnya, pengamat hukum Universitas Airlangga I Wayan Titib Sulaksana menilai alokasi tunjangan perumahan ini diluar etika kepantutan dan kepantasan.

Baca:  Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2014 Kabupaten Gresik

Sementara itu Kabag Humas DPRD Gresik, Sutarmo menegaskan, tunjangan perumahan untuk anggota dewan sudah ada dasar hukumnya, yakni Perda APBD 2012. Untuk aturan teknis berupa peraturan bupati memang belum ada. Namun aturan umum pembayaran tunjangan perumahan
sudah ada. “Sehingga tidak ada masalah dalam pembayaran tunjangan perumahan ini. Terkait tunjangan perumahan untuk pimpinan, saya tegaskan hal itu tidak ada. Sebab, pimpinan dewan sudah mendapatkan rumah dinas,” kata Sutarmo. (radargresik)

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman