Home » Uncategorized » UMK Surabaya 2014 Disetujui 2,2 Juta Oleh Risma
umk surabaya 2014

UMK Surabaya 2014 Disetujui 2,2 Juta Oleh Risma

umk surabaya 2014UMK Surabaya 2014 Disetujui 2,2 Juta Oleh Risma. Walikota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya menandatangani keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Surabaya tahun 2014 Rp2,2 juta. Keputusan tersebut dengan mengesampingkan keberatan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Surabaya yang tetap meminta UKM tahun 2014 sebesar Rp1,78 juta.

“Tidak jadi soal. Karena selama tiga tahun saya menjabat, usulan UMK yang saya tanda tangani selalu tidak ada tanda tangan dari Apindo. Ini kan sudah keputusan bersama Dewan Pengupahan, karena sebagian besar sudah menyetujui ya saya kita tidak jadi soal,” ujar Tri Rismaharini di Surabaya, Senin (4/11/2013).

Nantinya, keputusan Dewan Pengupahan Surabaya tersebut akan dibawa oleh Risma kepada Gubernur Jatim pada tanggal 13 Nopember besok untuk disetujui dan dijadikan Peraturan Gubernur.

Baca:  Investasi Jatim Tembus 24 Triliun dalam 3 Bulan

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Hadi Subhan mengatakan, keputusan ini diambil dari hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mancakup 60 komponen, ditambah pertumbuhan ekonomi dan besaran inflasi Surabaya.

“Ini sudah menjadi keputusan bersama. Kalau kemudian ada pengusaha yang keberatan, ada mekanisme yang bisa dijalankan, yaitu dengan mengajukan keberatan dan meminta penundaan,” tegas Hadi.

Sementara itu, anggota Dewan Pengupahan dari perwakilan Apindo Surabaya, Jhonatan Sutrisno mengaku keberatan dan tidak setuju dengan besaran UMK yang diputuskan tersebut. Pihaknya tetap menginginkan UMK Surabaya 2014 hanya mengacu kepada KHL yang mencapai Rp1,78 juta, sesuai dengan Permenaker nomor 3 ayat 2 tahun 2013 bahwa ketentuan UMK Surabaya 2014 mengacu kepada KHL.

“Kami tidak sependapat dan kami tidak menandatangani hasil keputusan tersebut sebab bertentangan dengan Permenaker. Dengan besaran UMK Surabaya Rp2,2 juta, besar kemungkinan akan terjadi PHK, karena tidak semua perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar upah sebesar itu,” tegas Jhonatan Sutrisno.

Baca:  Cara dan Prosedur Pendaftaran SBMPTN Dimulai 13 Mei 2013

Menurutnya, ada banyak industri di Jatim yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar upah sebesar yang telah ditetapkan, khususnya industri padat karya seperti industri tekstil dan mebel atau furnuture.

“Jika dipaksakan, maka daya saing kita akan rendah. Industri juga akan mengalami perlambatan, padahal dalam penetapan upah harusnya tidak hanya memperhatikan pihak buruh, tetapi juga harus memperhatikan keberlangsungan industri agar pengangguran bisa ditekan,” tegasnya Terkait UMK Surabaya 2014.

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *