Home » Uncategorized » Apindo Jatim Keberatan Penetapan UMP Jatim 2013
Master tukang, tutorial pertukangan

Apindo Jatim Keberatan Penetapan UMP Jatim 2013

Apindo Jatim Keberatan Penetapan UMP Jatim 2013 . Apindo Jatim menganggap nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) Jatim yang resmi ditetapkan Oleh Gubernur Jatim Kemarin tidak rasional. Penetapan UMP tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati dalam forum dewan pengupahan.

Apindo Jatim Menyatakan, dalam forum dewan pengupahan Jatim, disepakati angka UMK tertinggi Rp 1.567.000, angka itu sudah naik 24,7 persen. Namun dalam keputusannya, gubernur memutuskan UMK tertinggi untuk Surabaya dan Gresik Rp 1.740.000. ”Itu angka yang tidak masuk akal, kenaikannya mencapai 38 persen,” kata pengurus Bidang Advokasi Perundang-Undangan Apindo Jatim, Atmari usai diskusi UMK Jatim di Surabaya, Minggu (25/11/2012).

Atmari menyatakan, nilai itu mencapai 122 persen dari angka nilai kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal untuk di Jakarta saja hanya 112 persen KHL. ”Kami belum menerima salinan Pergub-nya. Besok kami masih akan membahas langkah hukum atas Pergub yang merugikan pengusaha itu,” jelasnya.

Baca:  Puluhan ABG Mesum Telanjang Digaruk Satpol PP

Dalam keputusan gubernur, UMK 2013 Kota Surabaya dan Gresik ditetapkan paling tinggi di Jawa Timur dengan nilai Rp 1.740.000, sedangkan Kabupaten Magetan terendah dengan Rp 866.250. Keputusan untuk menaikkan UMK tersebut dituangkan dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2012 tentang UMK Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2013 yang telah ditandatangani Gubernur Jatim Soekarwo, Sabtu kemarin.

Keputusan UMP Jatim itu berpedoman pada surat dari Kemenakertrans yang mengatur batas penetapan UMK antara 100-133 persen nilai KHL. UMK yang ditetapkan Soekarwo merupakan kebijakan jalan tengah dari pencapaian nilai KHL, sekaligus jalan tengah antara tuntutan buruh yang menuntut UMK Rp 2,2 juta, dan pengusaha yang menyetujui Rp 1.567.000.

Baca:  PT Wilmar Belum Memberi Gaji Karyawan Sesuai UMK Gresik 2013

Apindo Jatim Akan Layangkan Surat Keberatan

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia “Apindo” Jatim akan mengirim surat kepada Gubernur Jatim Soekarwo, yang berisi pernyataan ketidakmampuan membayar upah tenaga kerja. Langkah ini dilakukan Apindo Jatim, terkait keberatan pengusaha terhadap penetapan upah minimum 38 kabupaten/kota tahun 2013 di daerah itu.

“Apindo Jatim jelas kecewa dengan penetapan UMK tersebut karena tidak ada dasar. Kenaikan UMK hampir 40 persen dibanding tahun 2012,” ujar Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johnson Simanjuntak, Minggu (25/11/2012).

Apindo Jatim memilih untuk mengirimkan surat kepada Gubernur Jatim karena menganggap pengajuan penangguhan untuk pelaksanaan UMK 2013 terlalu panjang prosesnya. Sejumlah pengusaha mengisyaratkan akan hengkang dari Jatim, karena ongkos tenaga kerja terlalu tinggi. (kompas, editor:adit)

Baca:  Wilmar Sudah Melaksanakan Pembayaran Upah Sesuai UMK 2013

Suarakan Pendapatmu

comments

2 comments

    • saya sangat tidak setuju kalau pemerintah menaikan umr/umk/ump terlalu tinggi, itu pekerjaan yang sia2 karena seiring naiknya umr/umk/ump kebutuhan pokok juga akan ikut naik. akhirnya umr tadi jadi tidak cukup lagi. seharusnya langkah yang diambil pemerintah sama seperti pemerintah cina, menguasai pasar dan mengatur harga kebutuhan pokok, jadi ga usah menaikkan umr terlalu tinggi dan tidak usah subsidi bbm toh yg makai bbm kebanyakan orang mampu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *