Home » Uncategorized » Gubernur Jatim Diminta Berlakukan Upah Minimum Sektoral
Master tukang, tutorial pertukangan

Gubernur Jatim Diminta Berlakukan Upah Minimum Sektoral

disnaker jatimPemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim didesak memberlakukan Upah Minimum Sektoral (UMS) di Jawa Timur. Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Tari Putri Lestari dalam pembukaan Lokakarya Tenaga Kerja di Aula DPD PDIP Jatim, Sabtu (15/9). Putri mengaku akan menyampaikan desakannya itu ke pemprov sebelum Gubernur Soekarwo merumuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2013. “Pemberlakuan UMS ini penting karena kebutuhan buruh dan beban kerja di setiap sektor kerja berbeda,” tutur Tari Putri Lestari, kemarin.

Putri mengingatkan bahwa provinsi lain seperti DKI Jakarta, Banten, Kalimatan Tengah, Sumatera Selatan, sudah memberlakukan Upah Minimum Sektoral , sementara, Provinsi Jatim justru belum hingga kini. “Kita perlu mendorong pengawalan pemberlakuan Upah Minimum Sektoral ini melalui wakil kita di DPRD kota/kabupaten maupun provinsi,” tandas dia dalam acara kemarin.

Lokakarya kemarin sendiri diikuti para anggota Komisi D dari F-PDIP DPRD Kabupaten/Kota se-jatim, anggota Komisi E DPRD PDIP DPRD Provinsi Jatim, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, akademisi, dan LSM. Dari jajaran struktural, hadir para wakil ketua bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Perempuan, dan Anak DPC PDI Perjuangan se-Jatim.

Baca:  Tour de Banyuwangi Memasuki Etape Terberat

Tari juga menjelaskan, acara ini digelar sekaligus untuk konsolidasi stakeholder dalam upaya mendesak pemberlakuan Upah Minimum Sektoral sebelum gubernur memutuskan UMK 2013. Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi menyatakan memperjuangkan UMK sebagai hak buruh ini sudah menjadi amanah AD/ART partai yang wajib dilaksanakan. “Di dalam AD/ART partai kita tercantum tujuan umum PDIP adalah bagaimana kita berusaha meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan rakyat tanpa memperhatikan asal usul, agama, suku, atau golongannya.Maka, sudah kewajiban bagi kita untuk memberi perhatian pada persoalan buruh ini,” tutur Kusnadi.

Setap akhir tahun, tambah dia, selalu terjadi gejolak tentang kurang diterimanya UMK di Jatim sehingga terjadi demonstrasi buruh. “Nah, bagaimana agar hal itu tidak terjadi lagi, kita perlu melakukan upaya-upaya bersama untuk memperjuangkan agar sesuai dengan kelayakan kebutuhan hidup buruh dan mengawal pemberlakuan UMK di daerah,” tutur dia.

Baca:  UMK Gresik 2013 Digedok Rp 1.740.000

Pemprov Jatim sendiri, pada bulan November depan, akan mulai merusmuskan besaran UMK tahun 2013. Besaran UMK itu bergantung pada indikatorindikator kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk menentukan KHL, Dewan Pengupahan akan melakukan survei pasar. Tujuannya, menentukan kebutuhan hidup layak para buruh. Indikator KHL itu perlu dikawal agar mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan hidup layak buruh sesuai dengan kondisi lapangan. (rou/rie/het/jpnn)

Suarakan Pendapatmu

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *