Peristiwa

Warga Mojotengah Menganti Protes Penjualan Lahan Kas Desa

Tanah Negara Dijual Kepala Desa, Warga Mojotengah Protes ke DPRD. Puluhan warga Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti wadul ke Komisi A DPRD Gresik, kemarin (23/4). Kepada para wakil rakyat yang membidangi persoalan Hukum dan Pemerintahan tersebut, warga melaporkan tindakan sewenang-wenang kepala desanya, Slamet Subagiono yang dituding mengalihkan kepemilikan tanah negara (TN) menjadi hak milik perseorangan.

Dalam dengar pendapat dengan anggota Komisi A Dewan, perwakilan warga menuntut agar tanah negara seluas 850 m2 yang sudah dibeli warga bernama Haji Suyunus tersebut dikembalikan ke status semula. Warga berdalih, di tanah tersebut ada sebuah telaga yang airnya dipakai berwudhu oleh warga di masjid desa setempat.

Baca:  Teroris di Gresik Residivis Bom Semarang

Warga mengakui bila Kades Slamet pernah mengadakan sosialisasi pengalihan aset TN tersebut, yakni pada 21 Desember 2013. Namun pada acara tersebut yang diundang hanya warga dan tokoh-tokoh desa yang prokades. Sementara tokoh masyarakat dan warga yang kontra kades tidak diundang.

Namun Kades Mojotengah Slamet membantah tudingan warganya. Sang kades yang ikut dihadirkan pada hearing menjelaskan bahwa semua proses pengalihan hak atas tanah negara yang disoal warga tersebut telah sesuai prosedur dan mekanisme yang benar. “BPN tidak mungkin mengesahkan pengalihan hak tanah bila ada persyaratan yang belum dipenuhi,” ujarnya.

Sementara pemilik baru tanah, H. Suyunus mengaku bila dia menyerahkan kompensasi uang sebagai harga tanah yang baru dimilikinya. “Saya hargai Rp 600 ribu per meternya. Luasnya 850 meter persegi. Sesuai kesepakatan dengan Pak Kades, semua uang kompensasi harga tanah akan dipergunakan untuk membangun jalan masuk desa,” ungkap Suyunus yang sehari-harinya bekerja menjadi mantri desa.

Baca:  Inilah Modus Bandar Narkoba yang Melibatkan Gadis GKB Gresik

Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi A Jumanto meminta kepada kedua belah pihak untuk menahan diri sembari menunggu hasil penelusuran pihaknya dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bagian Pemerintahan Setkab Gresik. Kepada kades dan panitia pembangunan desa diminta agar menghentikan segala kegiatan proyeknya (sbypg)

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman