Nasional

Yusril Bela Silver Sea II, Istana Bentengi Menteri Susi

Yusril Bela Silver Sea II, Istana Bentengi Menteri Susi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah akan membantu penuh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menghadapi tuntutan Yotin Kuarabiab, pemilik Kapal Motor atau Motor Vessel (MV) Silver Sea II.

“Apapun kebijakan yang sudah diambil oleh Bu Susi tentunya pemerintah mendukung sepenuhnya,” kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dukungan dari pemerintah, kata Pramono, akan diberikan penuh termasuk jika diperlukan bantuan pengacara. Dia mengaku belum tahu apakah Susi sudah melaporkan tuntutan dari pemilik kapal yang diledakkan itu kepada Presiden Joko Widodo.

“Kebijakan apapun yang diambil selama untuk kepentingan bangsa pasti akan di-support pemerintah,” ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Yotin Kuarabiab, pemilik Kapal Motor atau Motor Vessel (MV) Silver Sea II mengajukan somasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Somasi itu pada intinya menyampaikan bahwa proses pemeriksaan/penyidikan berjalan lambat sehingga mengakibatkan kerugian bagi kliennya, Yotin Kuarabiab, pemilik MV Silver Sea II.

Menurut Yusril, lambatnya proses pemeriksaan tersebut melanggar Pasal 73 B ayat 6 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasĀ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Baca:  Ahok Mengguncang Oligarki Partai yang Dikuasai Dinasti Keluarga, Mantan Jenderal, dan Pengusaha

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan,” demikian kutipan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasĀ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pihak KKP menjawab somasi itu dan menekankan bahwa proses penanganan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan MV Silver Sea II tidak berjalan lamban sebagaimana yang ditudingkan pihak Yusril.

Yusril Tuduh Menteri Susi Pencitraan

Pengacara Yusril Ihza Mahendra menyebut Kapal Thailand MV Silver Sea 2 (SS2) adalah kapal kargo yang membawa ikan dari Papua New Guinea (PNG). Bukti manifest muatan dari PNG pun lengkap.

Menurut Yusril, sejak berangkat dari PNG kapal tersebut tidak pernah masuk ke wilayah laut teritorial RI. Kapal berlayar melalui laut Arafura bagian Australia dan melintasi ZEE dari selatan TimTim, NTT, NTB, Bali. Selatan Jawa, barat Sumatra. Dan kapal ditangkap di kawasan ZEE dekat Sabang ketika akan melintas ke Phuket, Thailand.

Baca:  Potensial, Agus Harimurti Menang di Survey ILC TV One

“Mereka ditangkap bukan karena sedang mencuri ikan. Kapal tersebut kapal kargo bukan kapal penangkap ikan,” ujar Yusril, Rabu (3/2/2016).

Dikatakan dia, kapal itu dikejar TNI AL karena radio panggilnya tidak menjawab panggilan kapal patroli TNI AL. Tapi tidak ada kewajiban kapal yang melintasi ZEE untuk menyalakan radio panggil. Dan, kata Yusril, TNI tidak menemukan kesalahan apapun.

“Karena tidak menemukan kesalahan yang menjadi kewenangan Angkatan Laut, kapal tersebut diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk disidik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, KKP sudah lakukan penyidikan sejak Agustus dan sudah serahkan berkas ke Jaksa. Tapi Jaksa kembalikan karena tidak cukup bukti. Bolak-balik ke Jaksa, bukti pun tak kunjung cukup. Padahal penyidikan harus rampung 30 hari.

Baca:  Damayanti, Tersangka KPK Berniat Besarkan Payudara?

“Pengadilan harus putus 30 hari juga,” tegasnya.

Karena kapal membawa ikan dari PNG dan kapal tidak pernah masuk ke laut teritorial RI, kata Yusril, maka kapal tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun bagi RI. Kalau KKP katakan kapal tersebut mencuri ikan kekayaan laut RI dan melanggar kedaulatan RI, maka mereka wajib buktikan tuduhannya di pengadilan.

“KKP tidak perlu umbar pernyataan menuduh kapal itu pencuri kalau tidak bisa buktikan di Pengadilan. Sudah lama kami mendesak KKP agar segera limpahkan perkara ini ke Pengadilan biar pengadilan putuskan salah atau tidak,” tuturnya.

Tapi, masih kata Yusril, sampai hari ini Jaksa Penuntut Umum mengembalikan lagi berkas ke KKP karena alat bukti tidak cukup.

“Negara kita negara hukum, karena itu jangan main-mainkan hukum untuk pencitraan. Hukum perlu bukti, bukan perlu dukungan politik,” pungkasnya.

Kompas | Rimanews

Suarakan Pendapatmu

comments

Tags

Berita Gresik & Jawa Timur

Gresik.co merupakan media berbagi informasi untuk tumbuh bersama kesadaran politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Gresik. Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ataupun komunitas bisa beriklan gratis tanpa biaya apapun. Silahkan buat review usaha anda sebanyak 200 kata atau lebih disertai foto dan alamat usaha lalu kirim ke pesan facebook kami

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Matikan Adblocker untuk agar bisa membuka website dengan aman